Tagar 2019 Ganti Presiden

Tagar 2019 Ganti Presiden, Ini Kata Pengamat
 

Jakarta – Sejak pekan awal April 2018 muncul tagar atau tagline yang sedang trending di jagad media sosial yakni “2019 Ganti Presiden” yang menjadi topik hangat bagi netizen dan masyarakat.

Pengamat politik menyebutkan perang isu untuk menunjukkan kelemahan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang lumrah menjelang tahun politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan hal seperti ini sangat wajar di tengah “genderang perang” merebut opini publik ditengah kontestasi Pilpres setahun lagi.

“Apalagi Pak Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra) hari ini sudah ditetapkan sebagai calon presiden dalam Rakernas (Partai Gerindra), jadi segala macam tagline politis di media sosial sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan Pemilu Presiden 2019,” ujar Arbi, Rabu (11/4) ketika dihubungi.

Ia menyebutkan pihak oposisi sengaja mengangkat sisi kelemahan dari pemerintahan Jokowi yang masih dinilai belum cukup baik dan tidak populer untuk menggiring opini publik

“Masyarakat tidak perlu kaget lagi jika ada wacana kontroversial mengangkat kelemahan pemerintahan saat ini. Sejak pernyataan dari sumber fiksi bahwa 2030 Indonesia bubar, menandakan sudah ditabuhnya genderang perang Pemilu Presiden 2019 yang sangat sengit,” jelasnya.

Kata Arbi, kini masyarakat perlu obyektif menilai segala wacana yang di lempar di media sosial apakah benar sesuai fakta di lapangan. Ia juga meminta aparat tegas bertindak mengontrol hoax (kabar bohong) yang sengaja digulirkan untuk menggiring opini publik.

“Perlu diwaspadai juga masuknya kaum radikal mengambil kesempatan dalam permainan isu jelang Pilpres 2019 ini. Jangan kaget bila aksi massa akan semakin sering dilakukan untuk menggiring opini publik tengah tahun politik,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, menyebutkan datangnya tagline ‘Ganti Presiden 2019’ merupakan aspirasi yang didengungkan pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi.

“Kalau kita runtut sumbernya tidak mengherankan, datang dari yang anti dengan Jokowi. Misalnya dari Mardani Alie Sera, beliau dari PKS yang notabene mendukung Prabowo Subianto (oposisi),” kata Qodari.

Meski demikian selama mendasarkan pada fakta dan pendapat maka wacana tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat karena menyangkut pemikiran masing-masing personal dan bagian dari Demokrasi.

“Boleh beda pilihan, tapi jangan sampai ada kekerasan dan kebohongan. Medium hasil kontestasi politik beberapa waktu ke depan ini akan ditentukan oleh masyarakat Indonesia saat mencoblos Presiden pilihannya tahun depan,” jelasnya.

Sumber: Suara Pembaruan
Arbi Sanit ( Foto: Antara )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.