Suriyanto PD : Demokrasi Itu Memperkokoh Konstruksi Moral

PWRIONLINE.COM

alam beberapa pekan terakhir ini, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita tengah diuji. Sebagai anak bangsa, seakan kita abai akan eksistensi kita sebagai bangsa yang berbudaya, termasuk dalam mensikapi persoalan-persoalan bernegara.

Pergumulan kepentingan yang berujung pada kegaduhan kian mengemuka. Apabila tidak disikapi dengan arif, berpotensi merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan, berpotensi konflik dan rentan perpecahan.

Dalam rubrik sudut pandang, Ketua Umum Partai Nusantara, DR. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn, coba mengurai akar persoalan yang terjadi, dan merajutnya menjadi sebuah solusi untuk perbaikan bangsa ini ke depan. Redaksi strateginews.co mencoba merangkumnya. Berikut petikannya.

Strateginews.co

Menjadi keprihatinan kita saat ini, tensi politik cenderung mengalami peningkatan. Apa pendapat Anda mensikapi tensi politik yang sedang hangat seperti sekarang ini.

Suriyanto PD

Naiknya tensi politik adalah hal yang wajar, kita tidak perlu mensikapi dengan berlebihan, apalagi membuat statement yang bisa menimbulkan kegaduhan. Kita rasakan, suhu politik memang cenderung mengalami peningkatan, karena politik merupakan bagian dari kehidupan bangsa. Memanas wajar-wajar saja, apalagi jelang perhelatan pesta politk yakni Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia.

Saya berharap, kita semua memiliki komitmen dalam mengawal demokrasi ini, seluruh pemangku jabatan atau pihak-pihak yang berkompeten, bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik pula, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik sesuai pilihan rakyat.

Kendati begitu, mengingat saat ini, kita masih dalam situasi pandemi Covid-19, protokol kesehatan, sebagaimana himbauan pemerintah wajib dilaksanakan.

Tak bisa dipungkiri, pada setiap gelaran Pilkada, muncul potensi konflik, apakah ini merupakan kemunduran demokrasi ?

Suriyanto PD

Saya kurang sependapat bahwa potensi konflik itu merupakan kemunduran demokrasi. Pilkada sejatinya ajang demokrasi yang mesti dilaksanakan secara aman dan damai. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dan operasionalisasi secara optimal dalam menciptakan stabilitas nasional dan daerah.

Hal terpenting yang harus dilakukan untuk meminimalisir konflik, harus dilakukan sejumlah langkah, diantaranya mengintensifkan edukasi publik dalam menyikapi proses dan hasil Pilkada. Kemudian, membuat prosedur antisipasi sedini mungkin, terhadap kemungkinan adanya potensi gangguan dalam setiap tahapan Pilkada.

Ke depan, Partai Nusantara akan mendidik kader-kader di seluruh Indonesia, untuk mengedukasi publik bagaimana berpolitik yang baik, santun, cerdas.

Tak kalah penting, membangun komitmen semua pasangan calon kepala daerah untuk menciptakan pilkada aman, sejuk dan edukatif. Jika langkah ini dilakukan, saya meyakini, Insha Allah potensi konflik itu bisa diminimalisir

Dalam beberapa hari terakhir ini, publik diramaikan dengan persoalan acara Habib Rizieq Shihab, yang berimbas dicopotnya dua Kapolda, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya untuk klarifikasi, karena dinilai melakukan pembiaran acara yang melanggar protokol kesehatan. Bagaimana pandangan Anda ?

Suriyanto PD

Sebagai warga negara saya perlu mengingatkan bahwa negara ini memiliki aturan-aturan yang harus dijunjung dan ditaati. Sangat disayangkan, dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di acara Habib Rizieq kemarin, terlontar pernyataan yang kurang pantas, mendoakan pemimpin negara dengan doa yang tidak baik.

Dalam agama Islam, agama yang kita yakini, melaknat dan mendoakan yang tidak baik bagi sesama muslim, itu dilarang. Jangan kemudian, kita seenaknya bicara tanpa rambu-rambu dengan mengatas namakan demokrasi.

Demokrasi bukan berarti bebas sebebasnya untuk bicara dan mengeluarkan pendapat sehingga dapat mengusik dan berdampak memecah tatanan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia yang sejak diproklamirkan kemerdekaan hingga hari ini.

Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila Bhineka tunggal Ika dan UUD 1945 yang dilahirkan dari berbagai agama,suku dan kebudayaan tiada satu kelompok atau tokoh apapun yang dapat melakukan hal hal yang dapat membelah bangsa ini.

Bicara demokrasi, kita harus mampu memaknainya secara luas. Demokrasi itu tidak sebatas pada tataran politik saja, namun beragam hal termasuk aturan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan demokrasi, termasuk bagaimana memperkokoh konstruksi moral, karena menyangkut pertanggung jawaban.

Perbedaan dan ketidak sepahaman dalam berbangsa dan bernegara dimanapun negaranya ada aturan hukum berdasarkan konstitusi di negaranya, kritik dan koreksi terhadap negara dan pemerintah itu hal yang lumrah dan biasa di negara tang menganut demokrasi,tetapi menjadi tidak wajar bila hal tersebut dilakukan dengan nyinyir yang berlebihan, apa lagi hingga merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara dan dilakukan oleh tokoh. Marilah kita kritik pemerintah dengan santun dan bermartabat, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan.

Terkait pencopotan dua Kapolda dan sangsi terhadap Gubernur DKI, saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari hal itu. Mungkin Kapolri memiliki pandangan sendiri, atas pencopotan dua Kapolda tersebut.

Namun, yang lebih penting saya himbau di sini mari kita bersama-sama mengikuti himbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktifitas kita sehari-hari, jauhi kerumunan, boleh menghadiri suatu acara, tetapi harus mengikuti ketentuan, ini semua demi kesehatan dan kebaikan kita bersama.

( Jgd )