Puan Maharani: Dorong Percepatan Pembentukan Pokmas, Untuk Tahap 1 Pencairan Cukup 1 lembar surat

PWRIonline.com

Mataram – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan, Pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan khususnya untuk pembangunan kembali perumahan bagi korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akhir Juli lalu.

“Namun tolong dipahami juga bahwa kami harus tetap menjaga akuntabilitas,” kata Puan Maharani saat berdialog langsung dengan kelompok masyarakat, fasilitator, dan aplikator di Pengempel, Mataram, Rabu (17/10/2018) siang.

Sesuai arahan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, Puan Maharani mengemukakan, bahwa  perbaikan dan pembangunan rumah dipercepat dengan penyederhanaan syarat pencairan tanpa mengabaikan akuntabilitas, dan menginstruksikan supaya mengatasi hambatan-hambatan di lapangan,kata Puan Maharani.

Menurut Puan Maharani, salah satu langkah percepatan itu, dilakukan dengan penyederhanaan formulir yang berisi 17 persyaratan dalam satu lembar.

Sambungnya Puan Maharani, pemerintah juga terus mendorong percepatan terbentuknya Kelompok Masyarakat (Pokmas). Untuk tahap 1 pencairan cukup dengan 1 lembar surat pernyataan/rekomendasi dilengkapi SK data penerima bantuan yang ditandatangani Bupati/Wali kota, SK pembentukan Pokmas yang ditandatangani Kepala desa, dan surat kuasa pendebetan rekening individu ke pokmas,papar Puan Maharani.

“Alhamdulillah kini telah ada 472 Pokmas dan yang sudah bisa diverifikasi sekitar 400-an untuk 7 kabupaten/kota dan siap melakukan pencairan dana,” ungkap Puan.

Terkait dengan ketersediaan dana, Menko PMK Puan Maharani menegaskan, uangnya sudah ada di rekening Pokmas.

Puan menegaskan, pemerintah memang tidak ingin memberikan tunai namun tetap berada di rekening bank dan melalui mekanisme transfer saat pembayaran. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun rumah tahan gempa,tutur Puan Maharani.

Lanjutnya Puan Maharani Penerima bantuan pun betul-betul orang yang berhak. dan rumah dengan spesifikasi tahan gempa betul-betul terbangun, salah satu syarat akuntabilitas bahwa penerima bantuan benar-benar orang yang berhak berdasarkan data verifikasi yang disahkan bupati/wali kota,kata Puan Maharani

Lebih lanjut lagi Puan Maharani mengharapkan melalui penyederhanaan persyaratan pencairan harus diikuti dengan kapasitas pembangunan rumah yang lebih baik, didukung kekuatan aplikator, fasilitator, pendamping masyarakat, pengusaha lokal yang optimal.

“Tentunya dengan material bangunan yang mencukupi untuk membangun ribuan rumah rusak,” papar Puan.

Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Kepala BNPB Willem Rampangiley, Gubernur NTB  Zulkieflimansyah, para bupati dan perwakilan pemda serta pemangku kepentingan  yang terlibat dalam pemulihan pasca bencana gempa bumi di NTB.

(Dessy/ES)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.