Presiden Jokowi Yakini LPI Peroleh Kepercayaan Dari Dalam dan Luar Negeri

Presiden Jokowi memperkenalkan Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/02/2021). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden).
PWRIONLINE.COM

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) mampu memperoleh kepercayaan dari dalam maupun luar negeri.

Hal tersebut disampaikannya saat memperkenalkan jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/02/2021) pagi.

Presiden mengungkapkan, sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Cina, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar telah terlebih dahulu memiliki Sovereign Wealth Fund (SWF) puluhan tahun silam serta telah mempunyai akumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan mereka.

“Indonesia termasuk negara yang sangat terlambat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund. Walaupun lahir belakangan, dan tidak ada kata terlambat, saya meyakini INA (Indonesia Investment Authority) mampu untuk mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional,” ujarnya.

Menurut Presiden, terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi keyakinan tersebut. Pertama, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu diperintah langsung oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020,” tegasnya.

Kedua, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh undang-undang dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya.

Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional, yang telah dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para head hunter professional.

Sebagaimana diperkenalkan Presiden, jajaran Dewan Pengawas LPI terdiri dari lima orang figur yang terdiri dua anggota ex officio yaitu Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota dan Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai anggota serta tiga orang anggota dari kalangan profesional, yaitu Darwin Cyril Noerhadi sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026, Yozua Makes sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2025, dan Haryanto Sahari sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026.

Sementara Dewan Direktur LPI juga diisi oleh lima figur yang semuanya berasal dari kalangan profesional yaitu Ridha Wirakusumah (Ketua Dewan Direktur),  Arief Budiman (Wakil Ketua Dewan Direktur),  Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), serta Eddy Porwanto (Direktur Keuangan).

“Dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta Dewan Pengawas dan jajaran Direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat, saya meyakini Indonesia Investment Authority (INA) akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional dan mampu membuat INA sebagai Sovereign Wealth Fund kelas dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan, LPI mempunyai posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang, serta menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Melalui keberadaan INA, kita akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. INA akan menjadi mitra strategis bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional,” tuturnya.

Presiden pun mengharapkan dukungan dari para pemangku kepentingan untuk LPI ini. “Saya bersama jajaran pemerintah dan juga mengharapkan DPR, BPK, serta lembaga-lembaga negara lain juga mendukung penuh gerak Indonesia Investment Authority ini. Harus inovatif, harus berani mengambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik. Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia Maju,” pungkasnya.

(TGH/UN/red)