Perubahan tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

PWRIonline.com
Dengan mempertimbangkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (Tautan: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176076/Keppres_Nomor_9_Tahun_2020.pdf) .
Pada Pasal 8, Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdiri atas:
A. Pengarah:
Ketua: Menko Bidang PMK; Wakil Ketua:
1. Menko Bidang Polhukam;
2. Menteri Kesehatan. Sekretaris: Menteri Keuangan. Anggota: Mendagri, Menlu, Menhan, Menag, Menkumham. Mendikbud, Mensos, Menaker, Mendag, Menteri PUPR, Menhub, Menkominfo, Menteri Desa PDTT, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Menteri BUMN, Menparekraf/Kepala Baparekraf, Menristek/Kepala BRIN, Menpora, Kepala BIN, KSP, Kepala BPOM, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur se-Indonesia.
B. Pelaksana:
Ketua: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Wakil Ketua:
1. Sekjen Kemenkes;
2. Sesmen BUMN.
3. Sekjen Wantannas;
4. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
5. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Anggota:
1. Unsur Kemenko Bidang PMK;
2. Unsur Kemenko Bidang Polhukam;
3. Unsur Kemenko Bidang Perekonomian;
4. Unsur Kemenko Bidang Marves;
5. Unsur Kemendagri;
6. Unsur Kementerian Luar Negeri;
7. Unsur Kemenhan;
8. Unsur Kementerian Agama;
9. Unsur Kemenkumham;
10. Unsur Kemenkeu;
11. Unsur Kemendikbud;
12. Unsur Kementerian Kesehatan;
13. Unsur Kemensos;
14. Unsur Kemenaker;
15. Unsur Kemendag;
16. Unsur Kementerian PUPR;
17. Kementerian Perhubungan;
18. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Unsur Kementerian Desa PDTT;
20. Unsur Kementerian PPN/Bappenas;
21. Unsur Kementerian PANRB;
22. Unsur Kementerian BUMN;
23. Unsur Kementerian Parekraf/Baparekraf;
24. Unsur Kemenristek/BRIN;
25. Unsur Menpora.
26. Unsur BIN;
27. Unsur Kantor Staf Presiden;
28. Unsur BPOM;
29. Unsur BPKP;
30. Unsur LKPP;
31. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
32. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
33. Unsur lain yang dianggap diperlukan.
Menurut Keppres ini, Pendanaan yang diperlukan untuk Kegiatan Gugus Tugas Covid-19 dibebankan kepada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka percepatan impor barang yang dipergunakan untuk penanganan Covid-19, menurut Keppres ini, Pimpinan Kementerian/Lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi Pasal II Keppres yang ditandatangani pada 20 Maret 2020 oleh Presiden Jokowi.
(EN/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.