Menlu Retno: Dorong Pasukan Perdamaian Perempuan dari ASEAN Perlu Ditingkatkan

PWRIonline.com

​New YorkMenlu Retno Marsudi mendorong perlunya meningkatkan jumlah Pasukan Perdamaian Perempuan dari ASEAN dalam berbagai Misi Perdamaian PBB.

“Saya menegaskan komitmen ASEAN untuk berperan lebih di bidang perdamaian dan keamanan dunia. ASEAN menjadi satu-satunya organisasi di kawasan yang telah mengadopi Action for Peacekeeping (A4P).

Saat ini ASEAN telah mengirimkan sebanyak 4.500 pasukan perdamaian pada 12 Misi Perdamaian dunia. Namun sayangnya, dari sekian banyak pasukan yang dikirimkan hanya 3% dari mereka perempuan”. Demikian ungkap  Retno dalam pertemuan tersebut.

Hal tersebut disampaikan pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden sesi ke-73 Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, 28 September 2018.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pasukan Perdamaian Perempuan di lapangan membawa nilai tambah tersendiri.

Mereka dapat mengambil hati dan fikiran masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan di tengah konflik yang ada. Dari segi karir, perempuan yang telah menjalani tugas sebagai pasukan perdamaian PBB akan memiliki wawasan yang lebih komprehensif, sehingga membuka peluang untuk menempati posisi-posisi strategis ke depannya.

“Guna mengatasi minimnya jumlah pasukan perdamaian ini, PBB harus mendorong negara pengirim pasukan perdamaian merekrut lebih banyak polisi/militer perempuan, jika memang perlu dibuat ambang batas minimalnya,” tutur Retno.

Selain itu, negara pengirim juga didorong untuk menempatkan lebih banyak polisi/militer perempuan di posisi penting di skala nasional, meningkatkan fasilitas yang diperlukan bagi polisi/militer perempuan, serta menggunakan gender sensitive budget dalam menugaskan polisi/militer perempuan menjadi pasukan perdamaian PBB.

Hal ini menurutnya akan membantu polisi/militer perempuan untuk berkontribusi lebih pada Misi Perdamaian PBB. Selama ini, terdapat dua kendala yang disinyalir menjadi penghambat perempuan berkarir di pasukan perdamaian.

Satu, karena sedikitnya jumlah polisi/militer perempuan di tiap negara untuk diseleksi. Yang kedua adalah karena tuntutan peran penting perempuan dalam keluarga.

Dengan semakin banyaknya polisi/militer perempuan di suatu negara, maka semakin besar pula  peluang mereka untuk terpilih menjadi Pasukan Perdamaian PBB.

​Pertemuan Menlu ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden sesi ke-73 Sidang Majelis Umum PBB tersebut merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan ASEAN dengan PBB dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian bersama.

Selain itu, pertemuan juga diarahkan untuk mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama baru antara ASEAN-PBB yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

(Humas Kemenlu/Red) ​

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.