Menko Perekonomian: Presiden Jokowi Berikan Arahkan K/L Gunakan Produksi Dalam Negeri

PWRIonline.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam situasi Pandemi Virus Korona (Covid-19) ini momentum untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri itu didorong.
“Agar seluruh kementerian dan lembaga mengutamakan pembelian barang yang diproduksi di dalam negeri sehingga ini dapat mendorong demand dan juga untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sehingga nanti industri dalam negeri bisa recover lebih awal,” ujar Menko
Perekonomian saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas, Kamis (30/4).
Saat menjawab pertanyaan, Menko Perekonomian meluruskan bahwa yang 4 juta itu yang mendaftar di dalam izin beroperasi di PSBB. “Jadi dalam situasi PSBB minta izin untuk beroperasi itu tenaga kerjanya sebanyak 4 juta,” imbuh Menko Perekonomian.
Industri-industri yang di luar PSBB itu, lanjut Menko Perekonomian, tetap beroperasi dan tidak memerlukan untuk memperoleh perizinan.
“Jadi tidak benar bahwa yang 17 juta itu 13 juta semuanya dirumahkan,” Menko Perekonomian menglarifikasi.
Menurut Menko Perekonomian, dari data PHK yang terverifikasi dan dirumahkan itu sebesar 1,7 juta. Untuk menjalankan industri yang jumlah pabrik itu sekitar di atas 40 ribu, dan tentunya yang mendaftar ke Kementerian Ketenagakerjaan, menurut Menko Perekonomian, tadi ada jumlah yang meminta untuk penundaan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
“Terhadap mereka yang meminta penundaan BPJS, nanti sejumlah 116.705 perusahaan itu dipersyaratkan bahwa relaksasi Jamsostek itu diberikan kalau mereka tidak melakukan PHK,” urai Menko Perekonomian.
Terkait dengan insentif, menurut Menko Perekonomian, kriterianya berbeda lagi karena itu terkait dengan restrukturisasi karena memang dari segi demand beberapa industri termasuk pariwisata demand-nya sudah turun 70%.
“Jadi sektor pariwisata, sektor retail, sektor transportasi, kemudian juga restoran dan yang lainnya, dengan demikian tentu kriterianya berbeda-beda,” tambah Menko Perekonomian.
Soal Kartu Prakerja, Menko Perekonomian sampaikan bahwa pelatihan saat sekarang dalam situasi Covid-19 adalah pelatihan online.
“Tidak semua budget itu akan ditumpuk di online tetapi nanti akan dibuka pada saat Covid-19 itu sudah selesai ataupun sudah direlaksasi, itu akan dimulai pelatihan yang offline,” sambung Menko Perekonomian.
Ia menegaskan tidak benar bahwa seluruh paket pelatihan itu ditumpahkan ke platform tersebut karena itu nanti jumlah rata-rata yang terpakai per hari ini untuk di gelombang pertama itu rata-rata 500 ribu.
“Jadi tentu kita lihat begitu jumlahnya membesar pasti dari segi market akan turun,” pungkas Menko Perekonomian akhiri jawaban.
(MAY/EN/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.