Ketum PWRI Serukan Semua Pihak Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada di Sejumlah Daerah

PWRIONLINE.COM

Jakarta – Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) DR. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn, menyerukan semua pihak untuk menjaga kondusifitas nasional sekaligus memerangi hoax, jelang pelaksanaan Pilkada langsung tahun 2020 di sejumlah daerah di Indonesia.

Seruan itu disampaikan Suriyanto dalam siaran pers yang diterima Strateginews.co Jumat, 6 November 2020.

Dalam Pilkada 2020 mendatang, Suriyanto mengajak semua pihak untuk mengawal Pilkada damai, sejuk dan bermartabat, termasuk seluruh media, utamanya media yang tergabung dalam organisasi PWRI.

Suriyanto juga menghimbau kepada semua calon yang bertarung dalam Pilkada Desember mendatang, untuk mensosialisasikan visi misinya, program kerjanya dengan cerdas, sebagai upaya mengedukasi masyakat dalam pendidikan politik.

“ Mari kita kawal Pilkada Desember mendatang dengan jernih, mengedepankan etika politik yang sehat. Kepada semua calon yang bertarung dalam Pilkada, jauhi cara-cara yang tidak bermartabat, hanya untuk meraih simpati masyarakat, termasuk menggunakan influenser dan buzzer, yang bisa merusak esensi demokrasi itu sendiri,” kata Suriyanto.

Doktor ilmu hukum pers tersebut juga mengingatkan, bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga kesejukan melalui tulisan-tulisan maupun pemberitaan yang baik dan mengedukasi, apalagi di tengah pergumulan politik saat ini.

Sebagai organisasi profesi, kata Suriyanto, PWRI menekankan agar seluruh wartawan harus independen dan non partisan dalam Pilkada 2020 ini.

Tegas Suriyanto, sikap independensi adalah harga mati bagi seorang wartawan yang menjalankan profesinya.

“ Untuk menjaga independensi, dalam Pilkada 2020 ini, seharusnya wartawan menjaga jarak yang sama dengan semua kontestan. Begitulah semestinya wartawan berperan, berfungsi, sehingga eksistensinya punya kontribusi dalam merawat demokrasi dan mengembangkan demokrasi, mengawal perjalanan bangsa dan negara mencapai cita-citanya,” terang Dosen ilmu hukum Universitas Jakarta mengingatkan.
( Jgd )