Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, Sekjen PDIP: Dia Bertanya, Bukan Merendahkan

PWRIonline.com

Probolinggo – Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan ke Bawaslu terkait pertanyaan dalam debat capres soal berkas caleg Gerindra eks koruptor yang diteken Prabowo Subianto sebagai ketum. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Jokowi tak berniat merendahkan Prabowo terkait pertanyaan tersebut.

Hasto mengatakan ada pakta integritas yang dibuat antara parpol dengan Bawaslu. Salah satu poin dalam pakta integritas itu agar parpol tak mencalonkan eks napi korupsi.

Hasto mengatakan pakta integritas itu diteken ketua umum dan sekjen semua parpol. Dia mengatakan Jokowi hanya bertanya soal komitmen Prabowo soal pemberantasan korupsi.

“Pak Prabowo mengatakan memberantas korupsi, lalu Pak Jokowi balik bertanya bagaimana kasus-kasus korupsi di Gerindra. Dimana Partai Gerindra dan partai-partai lain, itu kan sama-sama komitmen,” kata Hasto di Kantor DPC PDIP Kabupaten Probolinggo, Sabtu (26/01/2019).

Hasto menekankan dalam debat Jokowi mempertanyakan komitmen tersebut. Dia mengatakan Jokowi tak bermaksud merendahkan.

“Di PDI Perjuangan itu clear. Maka Pak Jokowi mempertanyakan itu, nggak ada tujuannya merendahkan. Itu fakta atau bukan? Itu yang kita lihat, jadi kita tunjukkan kita siap membela Pak Jokowi, barisan-barisan PDI siap membela Pak Jokowi,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim Advokasi Milenial Peduli Pemilu melaporkan Jokowi ke Bawaslu. Mereka menganggap Jokowi sudah menuding Prabowo, menandatangani berkas mantan napi korupsi yang maju sebagai caleg. Menurutnya, Prabowo tidak menandatangani dokumen caleg eks napi korupsi, karena caleg tersebut terdapat pada tingkat DPRD. Jokowi dilaporkan dengan dugaan melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf c UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Yang bersangkutan menuduh bapak Prabowo menandatangani caleg dari Gerindra, yang mana caleg tersebut mantan napi korupsi. Padahal, faktanya pak Prabowo selaku paslon capres-cawapres nomor 02 dan sekaligus sebagai Ketum Gerindra itu tidak pernah menandatangani caleg itu sebagaimana tuduhan dari pak Jokowi,” ujar Muhajir selaku tim Advokasi Milenial Peduli Pemilu di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/1).

“Karena caleg-caleg itu merupakan caleg DPRD kabupaten, dan caleg DPRD provinsi, dan yang menandatangani berkas pencalonan caleg itu yakni ketua dan sekretaris DPD atau tingkat provinsi atau kabupaten atau kota,” terangnya.

(detikNews/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.