Inpres No.1/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw pada 11 Januari 2021

Seskab Pramono Anung pada Penyerahan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 melalui video conference (Foto: Humas/Rahmat).

PWRIONLINE.COM

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw pada 11 Januari 2021.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam arahannya mengenai pelaksanaan Inpres tersebut kepada kementerian/lembaga/pemda terkait secara virtual dari Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (19/01/2021) siang.

Sebagaimana tertuang dalam Inpres yang dapat diakses pada jdih.setkab.go.id ini, Seskab diperintahkan untuk melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan Inpres dimaksud.

Disampaikan Seskab, dalam berbagai kesempatan ketika meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Presiden selalu menekankan agar daerah PLBN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kebetulan saya mendampingi beliau di beberapa tempat, hampir semua tempat saya mendampingi sehingga melihat secara langsung di daerah Pos Lintas Batas Negara sekarang etalase kita relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh negara tetangga kita,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Seskab, Inpres ini beserta lampirannya akan dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat dua tahun sejak dikeluarkan.

“Ini yang harus kita rawat betul dan kita maksimalkan untuk bisa agar Inpres yang diberi batas waktu selama dua tahun ini kita bisa mengerjakan sebaik-baiknya dalam kurun waktu 2021-2022,” tegasnya.

Lebih lanjut Seskab menjelaskan, terdapat 60 program dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2021 ini.

Untuk Kawasan Perbatasan Aruk, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 21 program di bidang pertanian (padi) dan perkebunan (lada, kelapa, serta jeruk).

Pada Kawasan Perbatasan Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat, 20 program di bidang peternakan (sapi dan ayam).

Terakhir, untuk Kawasan Perbatasan Skouw, Provinsi Papua, terdapat 19 program di bidang perikanan dan pertanian (padi, jagung, serta sagu).

“Untuk itu, Saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas selama dua tahun, tentunya Presiden memberikan harapan sepenuhnya kepada Saudara-saudara sekalian agar bisa mewujudkan Inpres ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Inpres,” ujar Seskab menyampaikan arahan Presiden.

Lebih lanjut, Seskab juga meminta kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemda yang diberikan tugas khusus untuk melaksanakan instruksi Presiden tersebut.

Dicontohkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diinstruksikan untuk memberikan pengarahan, pengooordinasian, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul (debottlenecking) dalam pelaksanaan Inpres ini.

“Tetapi yang paling utama Mendagri sebagai Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) ex officio agar mengooordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Seskab juga menekankan pentingnya kerja sama dan saling berkoordinasi antara jajaran terkait dalam menjalankan Inpres ini sehingga apa yang diharapkan Presiden bisa terwujud.

“Kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, ini harus kerja teamwork. Salah satu yang selalu menjadi kelemahan kita karena ego sektoral yang kuat, sehingga kalau kerja sendiri-sendiri pasti hasilnya tidak maksimal,” tuturnya.

Turut hadir mendampingi Seskab, Deputi Bidang Polhukam Setkab Fadhlansyah Lubis. Hadir secara virtual sejumlah pejabat eselon I dari K/L terkait serta perwakilan pemerintah daerah. Antara lain dari Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Juga hadir dari Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, BNPP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Sekda Provinsi NTT, dan Sekda Kota Jayapura.
(TGH/UN/red)