Alat Peraga Kampanye Caleg PPB No.5 Burhan Saidi Dapil 7 Jaksel Dirusak Orang

 PWRIonline.com

Jakarta – Telah terjadi Pengrusakan APK (alat peraga kampanye) milik Caleg PBB. No. 5 Burhan Saidi Dapil 7 Jakarta Selatan.

Calon Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) No. 5 Burhan Saidi Daipl 7 Jakarta Selatan, berupa Baliho ukuran 2×3 meter oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Baliho tersebit terdapat di Jl. H. Jian RT. 07 RW 07 Kelurahan Cipete Utara, tepatnya dibelakang rumah saung Bali. Baliho tersebut telah terpasang sejak tanggal 17 Januari 2019, dan sudah diketahui oleh Petugas PPL tingkat Kelurahan Cipete Utara sdr. Fajar.Sabtu(26/1/2019).

Dalam Penuturanya Burhan Saidi mengatakan, Peristiwa diketahu saat saya bersama istri sedang melintasi jalan H. Jian RT. 07 RW 07 tersebut, hendak menuju rumah salah seorang kerabat, pada pukul 19.45 wib. Betapa kagetnya saya melihat APK saya sudah tinggal bekas ikatannya saja.Tutur Burhan

Lanjutnya Burhan Menerangkan, terlihat jelas ada unsure kesengajaan pihak yang melakukan pengrusakan tersebut. Mengingat APK cukup tinggi tempatnya, dan harus menggunakan pisau cutter atau alat pemotong lainnya untuk bisa melakukan pengrusakan.

Sementara beberapa APK Caleg dari partai lain tidak ada masalah, bahkan terkesan aman aman saja. Melihat kejadian tersebut, saya langsung kontak Tim Sdr. Bambang untuk melakukan pengecekan ulang di lapangan dan mengambil dokumentasi,papar Burhan.

Lebih lanjut lagi burhan mengatakan, kemudian sayapun langsung menghubungi pihak Petugas PPL sdr. Fajar sekaligus melaporkan hal menimpa saya. Sdr. Fajar selaku PPL mengatakan sedang melakukan Pengawasan terhadap salah seorang Anggota Dewan sedang reses yang juga Caleg DPR RI dari salah satu partai di wilayah RT. 02 RW 07. Sdr. Fajar meminta dikirimkan dokumentasi pengrusakan dan lokasi kejadiannya. Saya segera mengirimkan permintaan beliau tersebut. Selang beberapa lama, kamipun bertemu dilokasi, dan saya meminta arahan beliau langkah apa yang harus saya lakukan. Saya katakana bahwa saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait pengrusakan ini, karena saya sangat dirugikan,ungkap Burhan.

Sayapun sambung Burhan mengirimkan prihal ini kepada Panwascam Kebayoran Baru Sdr. Sugeng dan salah seorang Anggota Bawaslu DKI Jakarta, namun belum ada respon sama sekali, mungkin beliau beliau sedang istirahat.

Singkat kata, saya mengajak Petugas PPL untuk ikut bersama saya ke Polsek, namun beliau mengatakan silahkan Pak Burhan dan Tim saja yang melaporkan ke pihak Kepolisian, nanti urusan ini akan saya tembuskan ke pimpinan di atas saya dan pihak yang berwenang.

Akhirnya saya berangkat menuju Polsek Kebayoran Baru di daerah Taman Puring Jakarta Selatan. Dan disana sata diterima oleh Petugas Polsek Bapak. Wargo. Beliau menyarankan saya untuk melaporkan ke Polres terkait pelanggaran pemilu, karena Polsek tidak menangani perkara tersebut.

Saya dan Tim akhirnya menuju Polres Jakarta Selatan, dan disana diterima oleh beberapa Petugas yang sedang berjaga. Saya ceritakan prihal peristiwa pelanggaran pengrusakan APK milik saya, mereka katakana bahwa Polres tidak menangani perkara pemilu. Silahkan bapak melaporkan ke Bawaslu Jakarta Selatan yang ada di Jl. Raya Warung Buncit. Mereka katakana bahwa di Bawaslu tersebut ada 3 elemen yang bertugas, diantaranya Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan,jelas Burhan

Sambunya lagi Burhan mengatakan, akhirnya saya meluncur ke Bawaslu Jakarta Selatan, ternyata karena hari ini adalah hari Sabtu, kantor Bawaslu tutup. Dan oleh petugas yang berjaga di kantor Bawaslu tersebut saya diminta kembali lagi hari senin.

Dengan perasaan kecewa dan jengkel, akhirnya saya dan tim pulang tanpa ada hasil apapun yang saya dapatkan malam itu.

Pertanyaan saya, mengapa Petugas PPL tidak memberikan penjelasan kepada saya sejak awal?

Agar saya tidak bulak balik ke Polsek dan Polres, ditambah lagi ternyata Bawaslunya tutup.

Kedua, mengapa terkait Pelanggaran yang jelas ada Pidananya, tidak langsung ditangani oleh Kepolisian?

Bukankah di dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 476 jelas dicantumkan untuk PPL & Panwascam harus menindaklanjuti, bila adanya laporan terkait tindak pidana pelanggaran Pemilu paling lambat 1×24 jam setelah mendapatkan laporan tersebut.

BABI

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

Bagian Kesatu.

Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pasal 476

(1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, danfatau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu,pungkas Burhan.

(2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, danfatau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

(3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

a.nama dan alarn.at pelapor;b .pihak terlapor;c.waktu dan tempat kejadian perkara; dand.uraian kejadian. Dokumentasi ada di file

(Adit Investigasi PWRI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.