PWRIonline.com
Jakarta – Juru bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN), Habiburokhman, menyatakan materi debat pertama, yaitu tentang hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme akan menjadi tantangan berat untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf.
“Empat isu ini berat untuk petahana. Contoh soal korupsi yang makin masif, seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kemenpora dan Kementerian PUPR. Jadi jangan bangga sama indeks persepsi korupsi dengan poin 37 itu,” kata Habiburokhman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Dengan dua kasus peristiwa korupsi tersebut, lanjut Habiburokhman, pemerintahan Jokowi nampak jelas bahwa Nawacitanya tidak berjalan sama sekali untuk memberantas korupsi. Menurut dia, tidak ada perbaikan selama empat tahun Jokowi memimpin Indonesia.
“Korupsi di kementerian terjadi beruntun, padahal dalan Nawacita tercantum bahwa Indonesia bebas dari korupsi. Tapi kok terjadi korupsi berulang kali,” ungkapnya.
Selain itu, dalam isu terorisme, Habiburokhman juga menilai terdapat kelemahan Jokowi dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan lembaga-lembaga negara.
Dia mencontohkan, kelemahan kepemimpinan Jokowi terlihat kala Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai salah langkah dalam mengklaim sekelompok masjid yang dianggap radikal.
“Akhirnya terjadi generalisasi radikalisme dan masyarakata kemudian mudah membuat stigma,” ucapnya.
Maka dari itu, seperti diungkapkan Habiburokhman, permasalahan pemerintahan Jokowi dinilai BPN pantas mendapatkan rapot merah. Tak pelak, hal itu dianggap aspek yang akan memberatkan Jokowi ketika debat pertama nanti.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Benny K Harman mengungkapkan, Jokowi juga akan kesulitan dalam debat mengenai HAM. Pasalnya, menurut dia pemerintahan Jokowi gagal dalam menegakkan HAM.
“Pemerintahan Jokowi gagal menegakkan HAM. Sehingga tidak ada penghargaan terhadap HAM dan ini jadi kesulitan Jokowi saat debat,” kata Benny.
(KOMPAS.com/red)
