Premi Lasari: Dana Kemitraan itu Sebenarnya Bukan Bantuan Keuangan Wajib

PWRIonline.com

Jakarta – Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, dana kemitraan itu sebenarnya bukan bantuan keuangan wajib yang harus diberikan Pemprov DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI tetap memberikan dana kemitraan itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi Jakarta bersama kota-kota mitra di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lama memberikan dana kemitraan atau hibah untuk kota-kota mitra di sekitarnya, termasuk Kota Bekasi. “DKI sadar bahwa memang pengendalian banjir, transportasi, kemacetan, itu kita harus bersinergi dengan daerah lain. Itu makanya kita alokasikan bantuan keuangan, walaupun sebenarnya enggak wajib buat Pemprov DKI Jakarta,” ujar Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018) malam.

Pada Oktober ini, Pemerintah Kota Bekasi mengajukan dana kemitraan sebesar Rp 2,09 triliun untuk tahun anggaran 2019. Dana itu dialokasikan untuk lanjutan pembangunan flyover Rawapanjang, flyover Cipendawa, hingga pembangunan crossing Kali Buaran.

Lanjutnya Premi menyampaikan, beberapa proyek yang akan dikerjakan Pemkot Bekasi itu berkaitan dengan Jakarta. Flyover Rawapanjang dan Cipendawa misalnya, dua flyover itu menjadi akses untuk memperlancar lalu lintas truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang,kata Premi

Menurut Premi Mengapa Bekasi dan Kota Mitra Lainnya Dapat Hibah dari Pemprov DKI? Sementara itu, crossing Kali Buaran akan bermanfaat untuk mencegah banjir di Jakarta. “Crossing Buaran itu sangat diperlukan untuk mengantisipasi banjir yang masuk ke wilayah DKI dari Bekasi,” kata Premi.

Sambungnya Premi Mengatakan , sebelum Oktober 2018, Pemkot Bekasi sebenarnya sudah mengajukan dana kemitraan pada Mei 2018. Namun, proposal itu dikembalikan karena tidak dilengkapi dokumen perencanaan, hal ini yang menjadi kendala Pemprov DKI Jakarta memproses dana kemitraan itu. Pemprov DKI meminta Pemkot Bekasi melengkapi proposal itu dengan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

“Kan dokumennya tidak ada. Saya juga enggak berani dong memberikan suatu usulan rekomendasi bantuan keuangan dan uangnya cukup besar, ratusan miliar, kalau perencanaannya tidak ada,” papar Premi.

Biro Tata Pemerintahan kini akan membahas proposal yang diajukan Pemkot Bekasi bersama tim koordinasi bantuan keuangan DKI. Meskipun Pemkot Bekasi mengajukan Rp 2,09 triliun, Pemprov DKI belum tentu memenuhi semuanya. Dana kemitraan yang akan diberikan nantinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan DKI.

Anies Baswedan: Awal Pengajuan Dana Hibah itu

Persoalan dana kemitraan atau hibah sebesar Rp 2,09 triliun yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini tengah menjadi sorotan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan awal pengajuan dana hibah itu. Anies menyampaikan, awalnya Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi menggelar pertemuan pada Februari lalu.

Pemkot Bekasi meminta bantuan kemitraan. Bantuan kemitraan itu bukan soal kewajiban Pemprov DKI Jakarta yang terkait dengan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengelolaan TPST Bantargebang. “Di luar urusan persampahan, (Pemkot Bekasi) minta bantuan kepada DKI,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10).

Rincian Pengajuan Dana Hibah Rp 2,09 Triliun Pemkot Bekasi ke DKI Pemkot Bekasi kemudian mengirimkan surat pengajuan dana kemitraan pada Mei 2018. Dana itu, lanjut Anies, diajukan untuk pengerjaan beberapa proyek.

Proyek itu antara lain kelanjutan pembangunan flyover Rawapanjang sebesar Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, dan peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi Rp 5 miliar. Namun, surat dan proposal yang diajukan Pemkot Bekasi tidak memuat rincian anggaran tersebut.

Sambungnya Anies  mengembalikan proposal itu dan meminta Pemkot Bekasi melengkapinya dengan rincian anggaran yang dibutuhkan.  Pemprov DKI tidak bisa memproses pengajuan dana kemitraan itu karena rinciannya tidak lengkap. “DKI menerima permintaan bantuan keuangan dan bantuan keuangan itu belum ada perinciannya. Karena itu, tidak bisa diproses,” kata Anies.

Lanjut Anies, proposal yang diajukan Pemkot Bekasi, baru dikirimkan pada 18 Oktober ini dengan total dana yang diajukan Rp 2,09 triliun. Dana kemitraan yang diberikan nantinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Jakarta. Beda dengan uang kompensasi bau Anies menyampaikan, dana kemitraan Rp 2,09 triliun yang diajukan Pemkot Bekasi berbeda dengan dana kompensasi bau sampah atau community development yang wajib dibayar Pemprov DKI.

Kewajiban Pemprov DKI soal dana kompensasi bau sampah tertuang dalam perjanjian kerja sama tentang pengelolaan TPST Bantargebang. Setiap tahun, Pemprov DKI membayar sesuai tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang.

Sementara itu, dana kemitraan bersifat sukarela dan tidak ada di dalam perjanjian kerja sama. “Saya harap Bekasi jangan dicampurkan ini. Ada urusan kompensasi, itu memang ada perjanjiannya. Ada soal kemitraan, itu adalah sesuatu yang tidak ada perjanjiannya,” ujar Anies.

Lebih lanjut lagi Anies mengatakan , khusus untuk dana kompensasi bau tahun 2018 yang menjadi kewajiban, Pemprov DKI sudah membayarkannya ke Pemkot Bekasi pada Mei 2018.  Dana kompensasi yang dibayarkan sebesar Rp 138 miliar plus utang tahun 2017 sebesar Rp 64 miliar. Dengan demikian, Anies menyebut Pemprov DKI sudah menunaikan kewajibannya terkait dengan urusan persampahan di TPST Bantargebang. “Jadi, dari aspek kewajiban-kewajiban, kami sudah selesai, tidak ada kewajiban yang tersisa,” tutur Anies.

(Reymond)