Menkeu: Pemerintah Telah Menginisiasi Sejumlah Pembiayaan yang Inovatif dan Kreatif Antara Lain KPBU

PWRIonline.com

Bali – Untuk mencapai tujuan percepatan pembangunan melalui pembiayaan publik yang efektif, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan beberapa instrumen fiskal.

Salah satu instrumen yang dimiliki oleh Kemenkeu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan infrastruktur, pembiayaan sekunder perumahan, pasokan energi dari panas bumi, pengelolaan aset negara, dan pembiayaan ekspor nasional.

Pada acara Media Forum “Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesian Model”, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah menginisiasi sejumlah skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif antara lain skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau secara umum lebih sering dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP), yang merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta.

“Dengan KPBU lebih dari 40 ruas jalan tol bisa dibangun dan dengan adanya KPBU, ketika ditandatangi, ada jaminan, pasti InsyaAllah proyeknya selesai,” Jelas Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada awak media di Bali room Melia Hotel, Nusa Dua Bali, Senin (08/10/2018).

Skema ini menyinergikan tugas Kemenkeu, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Kemenkeu memberikan dukungan kelayakan (Viability Gap Fund), PT PII memberikan penjaminan pemerintah kemudian PT SMI melakukan Pembiayaan pada proyek tersebut.Sri Mulyani  menyebutkan swasta akan merasa lebih yakin turut berinvestasi apabila pemerintah serius menggarap sebuah proyek infrastruktur.

“Kami berterima kasih pada Kemenkeu karena pengadaan proyek pemerintah tanpa penjaminan Pemerintah tidak bisa jalan. Keunggulan skema KPBU yaitu, governance (transparan, akuntabel dan mempertimbangkan resiko). Dengan KPBU kita bisa akses the best talent available dan bisa memperkaya produk-produk keuangan kita,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat memberikan yang mengharapkan agar Kementerian/Lembaga (K/L) lain serta Pemerintah Daerah dapat segera mengimplementasikan skema ini pada berbagai proyek.

Di samping itu, terdapat skema inovatif lainnya yang dikembangkan adalah skema Blended Finance yaitu proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Skema pendanaan dari Blended Finance akan melibatkan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropis yang bersifat soft loan, grant maupun guarantee mechanism.

“Terima kasih atas berpartisipasinya media. Pembangunan tidak identik dengan APBN. Benar kata Pak Rudiantara, jika K/L mampu melakukan financing melalui private sektor maka APBN murni bisa fokus ke public goods yaitu mengatasi masalah kemiskinan atau kesenjangan,” pesan Menkeu di akhir diskusi.

(Kemenkeu/Red)